Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abdul Rohman, Rochmawaty Daud, Ubaidillah Ubaidillah

Abstract


Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi tata kelola keuangan, sumberdaya manusia dan organisasi. Reformasi tata kelola keuangan dimulai diterbitkannya berbagai macam undang-undang tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-udangan tentang sistem perencanaan, pengelolan keuangan, perbendaharaan, sistem pemeriksanaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah telah diterbitkan dan dilaksanakan. Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk terus menerus melakukan perubahan secara gradual.

Salah satu reformasi yang sangat penting adalah tatakelola keuangan. Unsur tatakelola keuangan yang saat ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian banyak pihak adalah bidang pelaporan atau akuntansi. Pemerintah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan akuntansi. Kebijakan yang diambil pemerintah baik untuk pemerintah pusat maupun daerah adalah basis akuntansi dalam perlakuan akuntansi. Basis akuntansi yang telah diterapkan di Indonesai telah mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan mulai dari kas, kas menuju akrual hingga akrual. Pada penelitian sebelum kami telah meneliti tingkatan akrual dan diskresi akrual.

Tingkatan akrual yang terjadi pada pemerintah daerah ternyata berbeda-beda. Hal ini terjadi karena diskresi yang diterapkan beragam. Diskresi akrual memiliki pengaruh pada pencapaian sisa labih atau sisa kurang perhitungan anggaran. Hal ini merupakan hasil penelitian yang kami laksanakan sebelumnya. Untuk itu kami merasa perlu melanjutkan penelitian tersebut dengan menggabungkan antara variabel tingkatan akrual, diskresi akrual serta variabel baru yang laporan hasil audit. Dengan ketiga variabel kami akan menguji hubungan ketiganya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan panel data kami menguji data laporan keuangan peerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintahan terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian menujukkan pola hubungan yang berbeda antara satu variabel dependen dan variabel independen. Terdapat variabel yang memiliki hubungan yang positif dan ada juga yang memiliki hubungan yang negatif.

Dengan adanya hasil ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem akuntansi yang berbasis akrual.


Keywords


Laporan Hasil Pemeriksaan; Opini; Total Akrual; Diskresi akrual; Kinerja Keuangan

References


Abdul Halim, S. K. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Adi, H. P. (2013). Implementasi Pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan perda nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa mulawarman kecamatan tanggarong seberang kabupaten kutai kartanegar. Kutai kartanegara: Jurnal Fisip Ilmu Pemerintahan 20013, 1 (4) 1375-1385.

Arcas, M. J., & Marti, R. H. (2012). Earning Management in ENglish Local Governments: Determining Factors and Instruments. Research Project Sapnish R & D ECON2010-17463.

Ayu Komang Dewi Lestari, A. T. (2014). Membedah Praktik Pengelolaan Keuang Desa Pakraman. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

Bontas, C. B., & Petre, M. C. (October 2009). Arguments for Intriducing Accrual based Accounting in The Public Sector. MPRA Paper No 1813.

Bravo, A. B. (2002). Local Government Behavior and Principal_agent Theory. Academia Militar CIEF (Technical University of Lisbon), 1-13.

Chan, J. L. (2008). Accrual Accounting: Concepts, Standard and Implementation. Roma: National School for Public Administration Republic of Italy.

Chan, J. L. (2008). Accrual Accounting: Concepts, Standars, and Implementation. Chicago: University Of Illinois.

Chan, J. L. (2010). IPSAS: COnseptual and Institutional Issues. Chan GA Seminar (hal. 13). US: -.

Chan, P. J. (2010). Government FInancial Accounting Principles. Beijing: Chan Lecture 3.

Davis, N. (2010). Accrual Accounting and Australian Public Sector – A Legitimation Explanation. Australian Accounting Business anda Finance Journal . Vol 4. Issue 2.

Dechow, P. S., & Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 193-25.

DeFond, M. a. (1994). Debt covenant violation and manipulation of Accrual . Journal of accounting and economics, 145–76.

Dr. Rahmah Yabbar, M. A.-B. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Surabaya: Pustaka.

Dun, W. (2000). Pengantar Anaisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edi, S. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Harsoyo. (1977). Manajemen Kinerja. Jakarta: Persada.

Hribar, P., & Collins, D. W. (2002). Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research . Journal Of Accounting Research, (pages 105–134).

Jensen, M. C., & H.Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal Of FInancial Economics, 305-360.

Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal Accounting Research, 193–228.

Jovanovic, T. (2015). Public sector Accounting in Slovenia and Croatia. Public Finance and Accounting.

Karis Widyatmoko, Y. C. (2014). Pengaruh Karakteristik Individu, Sikap dan Pelatihan terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Pegawai Kelurahan Di Kota Semarang. Semarang: Techno.Com Vol 13 No 3 agustus 2014.

Kemendagri. (2006). Modul Sistem Akuntansi. Jakarta: Kemendagri.

Kemendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Jakarta: Lembaran Berita Negara.

Kemendes. (2015). Permendes no 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Jakarta: Lembaran Negara.

Kemenkeu, D. (2016). Rincian Dana Desa Tahun 2016. Jakarta: DJPK Kemenkeu.

Leone, A., & Van Horn, R. (2005). How do nonprofit hospitals manage earnings?. Journal of Health Economics, 24:4, pp815–37.

M.Shobaruddin, Y. M. (2013). Kajian Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Aplikasi IT Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Desa. Surabaya: www.ymayowan.lecture.ub.ac.id.

Marand, A. A., Shabani, M., & Hnema, M. (2014). The Effectiveness of replacing accrual instead of cash base in the public sector accounting and budgeting. Indian Journal Of Fundamental and Applied Life Science, 2231-6345.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Marshall B. Romney, P. J. (2015). Accounting Information System. Jakarta: Salemba.

Menkumham. (2014). Peraturan Pemerintah nomo 43 tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran negara.

Menkumham. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Jakarta: Lembaran Negara.

Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press.

Ofoegbu, D., & N, G. (2014). New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparancy anda Accountability in The Nigerian Public Sector. IOSR Journal of Business and Management Vol 16 Issue 7 ver III, 104-113.

Perrin, D. H., & Whiteoak, M. E. (1993). Public sector Accounting and Financial Control. London: Chapman and Hall.

Putri, A. N. (2017). Pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit Oleh BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di JawaTimur. Malang: Univesitas Negeri Malang.

PWC. (2014). Collection of Information Related to The Potentioal Impact, Including Cost, of Implementing accrual Accounting in teh public sector and technical analysis of the Suitability of individual IPSAS Standar. -: PWC.

Sadjiarto, A. (2000). akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Surabaya: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2 no 2 November 2000: 138-150.

Setneg. (2014). Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Sijabat, H. (2016). Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014. Lampung: Universitas Lampung.

Subramanyam, K., & Wild, J. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Sumsel, B. (2015). Sumatera Selatan Dalam Angka. Palembang: Badan Pusat Statistik.

Tanjung, A. H. (2008). Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Tudor, A. T., & Mutiu, A. (2006). Cash Versus accrual accounting in public sector. Universitas Babes Bolyai, Cluj Napoca.

Wardoyo. (1980). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Jakarta.

Warfield, T. W., & Wild, K. (1995). Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnigs. Journal of Accounting and Economics, 61-91.

Yamamoto, K. (2012). Theoritical Framework for Analysing Accounting Developments: in Case of Local Government Accounting in Japan. University of Tokyo.

Zimmerman, R. L. (1990). Positive Accounting Theory: A ten Year Perspective. The Accounting Review, 131-156.




DOI: http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Profita

Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan

Portal ISSNPrint ISSN: 2086-7662
Online ISSN: 2622-1950

Lisensi Creative Commons
Our Articles are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Tim Editorial Office
Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan

Universitas Mercu Buana
Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta-11650
Telp.021-5840816 Ext. 5302, Fax. 021-5871312
Jakarta
Email. (editor.profita@mercubuana.ac.id).
Website. (http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita)