Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi tata kelola keuangan, sumberdaya manusia dan organisasi. Reformasi tata kelola keuangan dimulai diterbitkannya berbagai macam undang-undang tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-udangan tentang sistem perencanaan, pengelolan keuangan, perbendaharaan, sistem pemeriksanaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah telah diterbitkan dan dilaksanakan. Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk terus menerus melakukan perubahan secara gradual.

Salah satu reformasi yang sangat penting adalah tatakelola keuangan. Unsur tatakelola keuangan yang saat ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian banyak pihak adalah bidang pelaporan atau akuntansi. Pemerintah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan akuntansi. Kebijakan yang diambil pemerintah baik untuk pemerintah pusat maupun daerah adalah basis akuntansi dalam perlakuan akuntansi. Basis akuntansi yang telah diterapkan di Indonesai telah mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan mulai dari kas, kas menuju akrual hingga akrual. Pada penelitian sebelum kami telah meneliti tingkatan akrual dan diskresi akrual.

Tingkatan akrual yang terjadi pada pemerintah daerah ternyata berbeda-beda. Hal ini terjadi karena diskresi yang diterapkan beragam. Diskresi akrual memiliki pengaruh pada pencapaian sisa labih atau sisa kurang perhitungan anggaran. Hal ini merupakan hasil penelitian yang kami laksanakan sebelumnya. Untuk itu kami merasa perlu melanjutkan penelitian tersebut dengan menggabungkan antara variabel tingkatan akrual, diskresi akrual serta variabel baru yang laporan hasil audit. Dengan ketiga variabel kami akan menguji hubungan ketiganya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan panel data kami menguji data laporan keuangan peerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintahan terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian menujukkan pola hubungan yang berbeda antara satu variabel dependen dan variabel independen. Terdapat variabel yang memiliki hubungan yang positif dan ada juga yang memiliki hubungan yang negatif.

Dengan adanya hasil ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem akuntansi yang berbasis akrual.