KRITIK ATAS PELIBATAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI INDONESIA

Abstract

Abstrak. Kuantitas dan kualitas informasi dari pemerintah makin meningkat dalam beberapawaktu terakhir. Melalui pengemasan informasi yang bisa menghasilkan atau menguatkankompetensi, kegiatan komunikasi pemerintahan dirancang untuk mendorong adopsi persepsitertentu dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam perumusan danimplementasi kebijakan publik di Indonesia, pelibatan publik pernah dimaknai denganberagam kategori konsep antara lain penerangan, sosialisasi, penyebaran (diseminasi)informasi, konsultasi publik, dan komunikasi publik. Akan tetapi ada kecenderunganketidakkonsistenan atas pendefinisian dan pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi yangada. Istilah publik, misalnya, dipergunakan silih-berganti dengan massa, rakyat, masyarakatumum, atau bahkan kerumunan, sehingga mendorong potensi manipulatif dan keberjarakanantara kebijakan dengan warga negara sebagai publik. Artikel ini berupaya mengkritisikonsepsi dan konteks wacana pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi di Indonesiatermasuk interrelasi dengan program komunikasi institusi global atau negara donor. Analisisdiarahkan untuk membedah konsistensi dan inkonsistensi konsep publik dan pelibatan publikdalam ranah publik, privat, dan masyarakat demokratis secara terpadu. Hasil diarahkan untukmenemukenali jalan tengah pelibatan publik yang bisa mengembangkan partisipasi wargabangsa dalam lingkup kontemporer.Abstrak. Kuantitas dan kualitas informasi dari pemerintah makin meningkat dalam beberapawaktu terakhir. Melalui pengemasan informasi yang bisa menghasilkan atau menguatkankompetensi, kegiatan komunikasi pemerintahan dirancang untuk mendorong adopsi persepsitertentu dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam perumusan danimplementasi kebijakan publik di Indonesia, pelibatan publik pernah dimaknai denganberagam kategori konsep antara lain penerangan, sosialisasi, penyebaran (diseminasi)informasi, konsultasi publik, dan komunikasi publik. Akan tetapi ada kecenderunganketidakkonsistenan atas pendefinisian dan pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi yangada. Istilah publik, misalnya, dipergunakan silih-berganti dengan massa, rakyat, masyarakatumum, atau bahkan kerumunan, sehingga mendorong potensi manipulatif dan keberjarakanantara kebijakan dengan warga negara sebagai publik. Artikel ini berupaya mengkritisikonsepsi dan konteks wacana pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi di Indonesiatermasuk interrelasi dengan program komunikasi institusi global atau negara donor. Analisisdiarahkan untuk membedah konsistensi dan inkonsistensi konsep publik dan pelibatan publikdalam ranah publik, privat, dan masyarakat demokratis secara terpadu. Hasil diarahkan untukmenemukenali jalan tengah pelibatan publik yang bisa mengembangkan partisipasi wargabangsa dalam lingkup kontemporer.