Pemodelan Kebijakan untuk Mendorong Pemerataan Akses Internet di Daerah Non-Komersial oleh Sektor Swasta

Penulis

  • Sabam Johannes Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
  • Akhmad Hidayatno Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
  • Komarudin Komarudin Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.22441/incomtech.v10i2.8749

Kata Kunci:

Akses internet, Kebijakan telekomunikasi, Sistem dinamis, Sistem diagram,

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam penyediaan akses internet bagi seluruh masyarakat, dimana saat ini masih terdapat banyak kabupaten yang belum tersedia akses internet. Sektor swasta tidak bersedia untuk menyediakan akses internet karena secara ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah tidak komersial, yang berarti mereka tidak akan memperoleh keuntungan namun sebaliknya akan rugi. Penelitian ini mengembangkan sebuah model konseptual dari kebijakan-kebijakan secara kualitatif yang akan mendorong penyediaan akses internet di kabupaten tersebut. Model konseptual menunjukkan hubungan antara kebijakan-kebijakan seperti regulasi tarif sewa, kewajiban pelayanan universal, regulasi subsidi dan regulasi perizinan yang akan mendorong sektor swasta untuk menyediakan akses internet. Model tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet akan memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi sektor swasta.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Diterbitkan

2020-08-21

Cara Mengutip

[1]
S. Johannes, A. Hidayatno, dan K. Komarudin, “Pemodelan Kebijakan untuk Mendorong Pemerataan Akses Internet di Daerah Non-Komersial oleh Sektor Swasta”, InComTech, vol. 10, no. 2, hlm. 87–98, Agu 2020.

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel Serupa

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.